Meski Dihadang Demo di Seluruh Daerah, Jokowi Teguh Tak akan Batalkan UU Cipta Kerja

 


Selepas disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja, aksi protes dan demo terjadi dimana mana. Aksi penolakan juga datang dari sejumlah kalangan dari tokoh politik, tokoh agama, para pakar hukum dll.    

Akan tetapi, aksi penolakan tersebut tak menggoyahkan Presiden Jokowi untuk mengubah sikap. Jokowi keukeuh tidak akan mencabut atau membatalkan undang-undang tersebut.    

Jokowi malah menyarankan kepada yang masih merasa tidak puas, agar menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).      

Presiden menunjukkan sikap tegasnya saat memberikan keterangan pers secara langsung yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 9 Oktober 2020 kemarin.   

Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta ekonomi partner sindikasi konten Rakyat Merdeka, Jokowi menyatakan sebelumnya Ia telah memimpin rapat terbatas secara virtual membahas UU Cipta Kerja yang dalam beberapa hari ini menuai polemik. Rapat tersebut sudah melibatkan jajaran kementerian dan juga diikuti 34 gubernur.   

Menurut Jokowi, terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi, sebagai berikut:        

1. urusan penyederhanaan perizinan 

2. urusan persyaratan investasi 

3. urusan ketenagakerjaan 

4. urusan pengadaan lahan 

5. urusan kemudahan berusaha 

6. urusan dukungan riset dan inovasi 

7. serta urusan administrasi pemerintahan. 

8. urusan pengenaan sanksi 

9. urusan kemudahan 

10. pemberdayaan dan perlindungan UMKM 

11. urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi.   

Lantas Jokowi mulai menjelaskan alasan­-alasan kenapa pemerintah keukeuh agar UU Cipta Kerja segera disahkan.    

Pertama, UU ini bertujuan menyediakan lapangan kerja sebanyak­-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran. Mengingat kebutuhan lapangan kerja saat ini sangat mendesak.      

Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta pen­duduk usia kerja baru yang masuk ke pasar kerja. Sementara di tengah pandemi, ada sekitar 6,9 juta pe­ngangguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak Covid­19.   

"Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya," tutur Jokowi.   

Kedua, UU Cipta Kerja akan me­mudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usa­ha baru. Dalam UU tersebut, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi. Cukup dengan pendaftaran saja.        

Selain itu, pembentukan PT juga dipermudah. Tidak perlu pembatasan modal minimum. Begitupun dengan pendirian koperasi. Cukup berang­gotakan sembilan orang, sudah bisa dibentuk.   

Pemerintah juga akan membiayai sertifikasi halal bagi UMKM yang bergerak di sektor makanan dan mi­numan, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah.     

Alasan ketiga, lanjut Jokowi, UU Cipta Kerja mendukung upaya pem­berantasan korupsi. Dengan menye­derhanakan, memotong, dan mengin­ tegrasikan sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar alis pungli, dapat dihilangkan.      

Kemudian, Jokowi menyinggung soal aksi unjuk rasa yang terjadi diberbagai daerah. Menurutnya, para pelaku unjuk rasa ini berdemo karena termakan informasi yang salah atau hoaks.    

"Saya melihat unjuk rasa pen­olakan Undang-­Undang Cipta Kerja ini pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi mengenai substansi Un­dang­-Undang ini dan hoaks di media sosial,"ucapnya.   

Setelah itu, Jokowi juga mengklarifikasi beberapa poin yang menurutnya hoaks.       

Pertama, infor­masi soal penghapusan UMR dan upah minimum yang dihitung per jam. Kedua, informasi tentang sistem pengupahan, tidak be­rubah. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil.    

Ketiga, informasi tentang jaminan sosial dan ke­ sejahteraan lainnya yang dipastikan tetap ada.    

Keempat, Isu hoaks mengenai dihapuskannya semua cuti tanpa kompensasi. Baik cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, maupun cuti melahirkan.      

"Saya tegaskan, ini juga tidak benar, hak cuti tetap ada dan dijamin," tegasnya.   

Kelima, isu tentang perusahaan bisa bebas mem-PHK. Jokowi menjamin perusahaan tidak bisa mem­-PHK karyawannya secara sepihak.   

Jokowi juga meluruskan soal bebera poin penting lainnya. Seperti tudingan komersialisasi Pendidikan, dihapuskannya AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), Bank Tanah, hingga resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.      

Terakhir, dalam siaran pers tersebut Presiden Jokowi mengatakan kalau masih ada yang tidak puas atau menolak UU Cipta Kerja, Jokowi mempersilakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK.   

"Sis­tem ketatanegaraan kita memang me­ngatakan seperti itu,"ucapnya.   

Menanggapi pernyataan Jokowi pada siaran pers tersebut, ketua umum KSPI, Said Iqbal mengatakan tengah menyiapkan beberapa hal untuk mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung.    

"Kami akan membuat gugatan melalui jalur hukum untuk membatalkan Omnibus Law Undang­-Undang Cipta Kerja," ucap Said.

Sumber pikiranrakyat.com

Belum ada Komentar untuk "Meski Dihadang Demo di Seluruh Daerah, Jokowi Teguh Tak akan Batalkan UU Cipta Kerja"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel